PESANTREN DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PESANTREN DAN WAWASAN KEBANGSAAN
Oleh: Abu Masykur Hakim
Pesantren sebagai salah satu sarana dalam mendakwahkan Islam dan sebagai lembaga pendidikan Islam non formal dalam kiprahnya telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga kini masih eksis. Pesantren merupakan benteng terakhir bagi pertahanan bangsa ini, karena dari pesantrenlah lahirlah para 'ulama sebagai pendukung dan pengontrol jalannya pemerintahan. Tidak adanya 'ulama tentu negara ini secara moral akan hancur. Oleh karena itu, pesantren merupakan aset bangsa yang sangat berharga.
Dapat dikatakan bahwa pesantren memiliki dua misi, yaitu misi pendidikani (mission of education) dan misi sosial (mission of social). Misi pendidikan adalah misi yang mengedepankan pentingnya pendidikan karena setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu dimulai dari dalam kandungan hingga liang lahat atau yang dikenal dengan sebutan "Pendidikan seumur hidup" (Long life of education). Sedangkan misi sosial adalah misi yang mengedepankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat karena agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.
Dari pemaparan di atas maka jelaslah bahwa pesantren merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa ini. Oleh karena itu pentinglah wawasan kebangsaan disosialisasikan atau bahkan dijadikan kurikulum pesantren (bagi pesantren yang sudah siap menerima hal ini) agar kalangan pesantren dapat memahami tentang wawasan kebangsaan dan tidak sekedar mengetahui tentang wajibnya membela negara saja karena wawasan kebangsaan meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah pancasilaisme dan kebhineka Tunggal Ika-an.
Bagi kalangan pesantren sendiri memperjuangkan bangsa dari keterjajahan adalah suatu kewajiban karena merupakan salah satu bagian dari iman (hubbul wathan min al-iman). Oleh karena itu, tidak heran jika perjuangan bangsa ini tidak terlepas dari peran serta kalangan pesantren.
Kalau dilihat dari peran sertanya, kalangan pesantren sangat partisifatif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari sekian tokoh-tokoh founding father (bapak pendiri) bangsa kita tidak sedikit dari kalangan pesantren, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Abdullah Abbas, dan masih banyak lagi.
Beliau-beliau (para kyai) tersebut selain menekankan pada pentingnya mendalami ilmu agama sebagai modal dalam mendakwahkan Islam juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asal-usul Pesantren
Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah "tempat belajar santri", sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata "pondok" berasal dari bahasa Arab "funduq" yang berarti hotel atau asrama.
Asal-usul kelahiran pesantren sangatlah sederhana. Awalnya, seorang faqieh (sebutan pakar yurisprudensi Islam,fiqh) setelah melahap tumpukkan kitab di berbagai pesantren, bahkan terkadang sampai di Timur Tengah, datang ke suatu kampung. Mula-mula dia mendirikan mushala, langgar, atau surau untuk menampung masyarakat untuk shalat berjama'ah. Kemudian di situ juga pengajian keagamaan dilaksanakan. Dengan kepiawaian dan kealiman seorang faqih semakin hari semakin tersebar sehingga orang-orang yang mengikuti pengajian yang tadinya sedikit semakin bertambah, baik dari penduduk desanya sendiri maupun dari luar desa lain.
Semangat para jama'ah yang begitu tinggi, terutama dari kalangan anak-anak dan anak muda, mendorong mereka untuk tetap berada dan tinggal disamping sang faqih agar dapat mewarisi ilmu darinya secara lebih intensif. Kondisi ini mengharuskan mereka berdomisili dekat sang faqih (yang selanjutnya dipanggil kyai). Karena daya tampung rumah kyai sangat terbatas, para santri bersama wali santri akhirnya saling bergotong royong dan bahu-membahu mendirikan asrama (kamar,bilik). Dalam bangunan baru ini, para santri tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga membentuk komunitas masyarakat. Dari kehidupan yang sederhana inilah yang akan membentuk nilai-nilai moralitas yang baik, di antaranya adalah tulus-ikhlas, sabar, tawakal, tawdhu', jujur serta mandiri.
Pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan menggunakan metode pengajaran sorogan dan wetonan atau bendungan (menurut istilah dari Jawa Barat).
Lembaga yang sering disebut-sebut "tradisional" ini kini memasuki era globalisasi seiring kemajuan IPTEK yang mau tidak mau harus menerima kenyataan ini sehingga ada yang memasukkan unsur-unsur dari kemajuan IPTEK ke dalam pesantren dan ada yang tidak memasukkannya atau bahkan menolak unsur-unsur dari kemajuan IPTEK tersebut. Pesantren yang memasukkan unsur-unsur dari kemajuan IPTEK sekarang disebut dengan pesantren modern dan pesantren yang tidak memasukkan atau menolak unsur-unsur dari kemajuan IPTEK disebut dengan pesantren tradisional. Terlepas dari hal itu, yang terpenting adalah pesantren tetap eksis untuk ikut serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan pentingnya wawasan kebangsaan.
Pesantren dan Ideologi Pancasila
Berbicara mengenai pesantren dan ideologi Pancasila, alangkah baiknya kita melihat aspek historis dari keduanya (pesantren dan Pancasila). Pesantren secara historis lahir dari peradaban Islam sedangkan Pancasila lahir dari peradaban Indonesia. Kedua peradaban tersebut tentu memiliki perbedaan, seperti halnya peradaban Islam yang lahir dalam peradaban Arab.
Pesantren lahir dari peradaban Islam artinya adalah adanya pesantren merupakan embrio dari pengembangan media dakwah Islam, yaitu bagaimana menyampaikan ajaran Islam kepada pemeluknya dengan cara yang bijaksana dan metode yang baik (bil hikmah dan mau'idhzah hasanah). Istilah pesantren hanya dikenal di Indonesia sedangkan di luar Indonesia tidak dikenal dengan sebutan pesantren atau dapat dikatakan bahwa pesantren adalah salah satu media dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.
Sedangkan Pancasila lahir dari peradaban Indonesia artinya Pancasila lahir dalam ruang sosio-kultural bangsa Indonesia yang diwariskan dan sudah melekat dalam jiwa bangsa Indonesia.
Gagasan tentang Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala, namun baru disahkan menjadi ideologi bangsa Indonesia ketika zamannya Soekarno. Proses pengesahan Pancasila (pada zaman Soekarno) menjadi ideologi negara menimbulkan perdebatan yang cukup sengit.
Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa pesantren yang lahir dari peradaban Islam dan Pancasila yang lahir dari peradaban Indonesia dalam konteks sosio- kultural bangsa Indonesia selain memiliki perbedaan tentu juga memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah pesantren lahir dari peradaban Islam, paling tidak masih mengandung unsur-unsur budaya Arab yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam karena Islam pertama kali lahir dalam konteks sosio-kultural Arab sehingga budaya Indonesia sedikit kesulitan mendapatkan legitimasi hukum dari syari'at Islam. Adapun kesamaannya adalah selain kesamaan dalam konteksnya (ke-Indonesiaan) juga adanya kesamaan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 pasal dengan ajaran Islam, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama ini merupakan salah satu inti dari teologi Islam dan merupakan ajaran Islam yang pertama kali harus disampaikan kepada pemeluknya. Artinya pasal ini mengikrarkan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kalimat syahadat (asyhadu an laa ilaaha illa Allaah) yang merupakan rukun Islam yang pertama dan terdapat dalam surat al-Ikhlash ayat pertama (Qul huwa Allahu ahad).
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila kedua ini berisikan ajaran untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan demi kemaslahatan umat tentunya sejajar dengan ajaran Islam, karena salah satu dari tujuan syari'at Islam (maqashid as-Syari'ah) adalah menegakkan keadilan demi kemaslahatan umat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 dan ayat 105.
3. Persatuan Indonesia
Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan saling berinteraksi, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat,bahasa, dan sebagainya tentu perlu adanya satu ikatan yang dapat mempersatukan semua perbedaan itu sekaligus menghindari adanya perpecahan yang akan berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pertikaian antar suku, antar kelompok, dan lain sebagainya. Hal ini yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dan sejalan dengan ajaran Islam yang menghendaki adanya persatuan (al-ittihad) dan tidak menghendaki adanya perpecahan, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali 'Imran ayat 103.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan
Dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara republik Indonesia adalah negara demokratis, artinya kekuasaan ada di tangan rakyat dan pemerintah melaksanakan amanat atau aspirasi rakyat sehingga di Indonesia tidak berlaku kekuasaan yang absolut dan otoriter. Oleh karena itu, dalam menentukan arah kebijakannya Indonesia mempunyai prinsip dasar yaitu musyawarah. Salah satu bentuk realisasi dari prinsip musyawarah tersebut, maka di Indonesia dikenal adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih secara demokratis oleh seluruh warga negara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prinsip musyawarah dalam sistem demokrasi negara Indonesia sejalan dengan ajaran Islam, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38. Begitu pentingnya prinsip ini, Nabi pun ternyata masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat, terutama dengan kaitannya dengan soal –soal kemaslahatan umat (al-mashlahah al-'ammah). Prinsip ini secara efektif mengikis habis kultur otoritarianisme dan absolutisme dalam kekuasaan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan ini harus menyeluruh tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Asas keadilan ini sangat berkaitan sekali dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena asas keadilan harus sejalan dengan konteks HAM.
Segala bentuk ketidakadilan di dunia ini harus dibumihanguskan. Semua agama di dunia ini sangat tidak menghendaki adanya ketidakadilan, termasuk agama Islam sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat ash-Shad ayat 16 dan surat an-Nisa ayat 58. Islam memandang keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa pandang bulu, sungguhpun non-Muslim.
Pesantren dan Demokrasi
Kata "demokrasi" selamnya tidak pernah ditemukan dalam tumpukkan kitab kuning yang dibaca para santri di pesantren. Demikian pula istilah "hak-hak asasi manusia", "hak-hak rakyat", "republik", dan sebagainya. Masuk akal kalau banyak kyai merasa kaku ketika disodori persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, perlu kiranya kalangan pesantren mempertajam wawasan tentang fiqih demokrasi.
Dalam menelusuri pengertian dan asal-usulnya, kita bisa memahami bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" dan "kratos". Artinya, pemerintahan rakyat, atau sering didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suatu pemerintahan diakui demokratis manakala keadilan telah ditegakkan, hukum diberlakukan tanpa pandang bulu, ada jaminan kebebasan berekspresi dan berserikat, menjunjung tinggi permusyawaratan, serta memegang teguh hak-hak asasi manusia (HAM).
Saat ini, tegaknya suatu pemerintahan atau negara harus dibangun atas pilar-pilar keadilan,kejujuran, amanah, jaminan perlindungan hak asasi, kebebasab berekspresi dan berserikat, persamaan hak serta musyawarah. Pilar-pilar ini menopang tegaknya negara bersangkutan dan berjalannya roda pemerintahan secara efekitf. Dengan demikian, tidak diragukan lagi, mempelajari demokrasi dan menerapkannya merupakan sesuatu yang wajib hukumnya. Bahkan wajib 'ain bagi setiap kaum Muslim.
Perjalanan Islam pun kemudian dilanjutkan dalam sejarah untuk merealisasikan misi utama rahmatan lil 'alamin. Maksud dan tujuan tersebut terakumulasi dalam lima prinsip universal (al-kulliyatul khams). Yakni, menjamin kebebasan beragama (hifzhuddin), memelihara nyawa (hifzhu an-nafs), menjaga ketiurunan dan profesi (hifzh al-nasl wal-'irdl), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (hifz al-'aql). Dengan prinsip-prinsip inilah demokrasi jadi bermakna bagi lingkungan pesantren. Pendekatan inilah yang sering diangkat oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Ali Ma'shum, K.H. Achmad Shiddiq, K.H. Sahal Mahfudhz, dan didukung oleh segenap aktivis NU yang lain.
Dengan demikian, sudah seharusnya komunitas pesantren mempelajari fiqih demokrasi, sebagaimana halnya wajibnya melakukan shalat lima waktu. Pola pendidikan tentu tidak harus terpaku secara teoritis belaka, tetapi melalui " manhaj wa tahqiq ma'al uswah al-hasanah" (teori dan praktik disertai contoh dan suri teladan yang baik), dari tingkat penataan kepengurusan pondok pesantren, organisasi santri, hingga yayasan. Hal ini menjadi saham yang tidak kecil bagi kehidupan demokrasi.
Pesantren dan Bhineka Tunggal ika
Bhineka Tunggal Ika secara lughawi berasal dari bahasa Sanskerta. Bhineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Meski berasal dari bahasa Sanskerta, yang dikatakan identik dengan ajaran Hindu/Budha, sebetulnya semboyan Bhineka Tunggal Ika sangat relevan pula dengan ajaran –ajaran agama besar sesudahnya, termasuk dalam agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13:
Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan besuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS al-Hujurat: 13)
Ayat tersebut secara subtantif sejalan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya bahwa perbedaan suku bangsa, bahasa, adat, budaya dan sebagainya merupakan hal yang sunatullah. Adanya perbedaan melahirkan adanya interaksi sosial karena manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dan sangat mustahil roda kehidupan akan berjalan jika tidak ada perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan kehendak Tuhan yang harus kita yakini, oleh karena itu barangsiapa yang tidak mengakui adanya perbedaan tersebut sama halnya dengan tidak meyakini kehendak Tuhan (takdir Tuhan). Dengan demikian, perbedaan bukanlah jurang pemisah di antara manusia justru dengan perbedaan inilah manusia berlomba-lomba dalam mencapai predikat "takwa" di sisi Tuhan karena sebaik-baiknya Manusia adalah yang paling bertakwa kepada-Nya. Oleh karena itu, sangat perlu kalangan pesantren memahami semboyan Bhineka Tunggal Ika dan diaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat atau paling tidak diaplikasikan dalam kehidupan pesantren.
Pesantren Pencetak Ulama yang Negarawan
Bagi kalangan pesantren, menjaga keutuhan dan tegaknya suatu negara adalah kewajiban bagi setiap warga negara karena kalangan pesantren menganggapnya membela negara adalah salah satu bagian dari iman (hubbul wathan minal iman). Bagi kalangan pesantren, mendirikan sebuah negara adalah suatu keharusan sedangkan mendirikan negara Islam bukan keharusan karena tidak ada satu pun penjelasannya yang detail dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, tidak harus memaksakan untuk mendirikan negara Islam. Prinsip inilah yang dipegang oleh kalangan pesantren sehingga mereka mengakui ideologi Pancasila sebagai dasar negara RI.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung wawasan demokrasi dan politik sudah ada dalam kehidupan pesantren dan inilah yang mewarnai kehidupan demokrasi Indonesia yang katakanlah masih kental dengan nilai-nilai religius. Maka tidak asing lagi, ketika menjelang pesta demokrasi baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden peran kyai banyak diperhitungkan karena kyai dapat mengerahkan massa yang cukup banyak yaitu santri dan masyarakat sekitarnya. Namun yang masih disayangkan adalah kalangan pesantren masih pasif dan adanya anggapan bahwa politik itu kotor, sehingga kalangan pesantren banyak tidak tertarik dalam politik.Padahal politik juga dapat dijadikan sebagai media dakwah karena ketika pemerintahan ini dikuasai oleh orang-orang non-Muslim tentunya kebijakannya sedikit berpihak kepada orang-orang Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan kembali bahwa politik itu tidak kotor selama tidak melanggar syari'at Islam dan UU yang berlaku dan merupakan jihad fi sabilillah demi tegaknya Islam di Negara Republik Kesatuan Indonesia. Penulis berharap kalangan pesantren berperan secara aktif dalam perpolitikan dan penulis yakin bahwa pesantren dapat mencetak ulama yang negarawan seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H Wahab Hasbullah, K.H. Wahid Hasyim, dan lain sebagainya. Wallahu 'alam bis Shawab
Rujukan
Aqil Siradj, Said.Tasawuf Sebagai Kritik Sosial. Tangerang: Pustaka Irvan. 2008.
Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: Lkis. 2004.
K. Rukiah, Enung, Hikmawanti, Fenti. Sejarah Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

TAFSIR SURAT AL-KAHFI AYAT 66 TENTANG SUBYEK PENDIDIKAN

Pendahuluan
Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah untuk menyembah Kepada-Nya sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia diciptakan lebih sempurna daripada makhluk lainnya dengan dibekali akal, pikiran, dan hati.
Tugasnya sebagai khalifah adalah melestarikan dan memanfaatkan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemakmuran umat manusia. Oleh karena itu, manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam menuntut ilmu itu sangat diwajibkan kepada pemeluknya.
Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari adanya pendidikan. Pendidikan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada komponen-komponen yang sangat berkaitan dengan pendidikan tersebut, di antaranya adalah pendidik (subyek pendidikan), anak didik (obyek pendidikan), materi pendidikan, media pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, yang akan saya bahas dalam makalah ini adalah tentang subyek pendidikan yang diilhami dari cerita Nabi Musa as dengan al-Khidir.

Pembahasan
TAFSIR SURAT AL-KAHFI AYAT 66 TENTANG SUBYEK PENDIDIKAN

A.Bunyi Ayat dan Terjemahannya
    •       
Artinya: " Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?". (QS al-Kahfi:66).


B. Tafsiran Ayat
Dalam buku tafsir yang dikarang oleh Tim penafsir UII Yogyakarta, ayat ini menyatakan bahwa maksud Nabi Musa as datang kepada al-Khidir, yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa as memberi salam kepada al-Khidir seraya berkata, "Saya adalah Musa". Al-Khidir bertanya kepadanya (Nabi Musa as), "Musa dari Bani Isra'il?". Musa menjawab, "Ya benar!". Maka al-Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Apa keperluannmu datang kemari?". Nabi Musa as menjawab, bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud supaya al-Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada al-Khidir itu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang shaleh.
Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa as sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan, itu berarti Nabi Musa as sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya seorang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya al-Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepadanya.
Sedangkan di dalam tafsir al-Mishbah karangan Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dijelaskan bahwa ucapan Nabi Musa as terhadap al-Khidir tersebut sangat halus. Beliau tidak menuntut untuk diajar tetapi permintaannya diajukan dalam bentuk pertanyaan, "Bolehkah aku mengikutimu?". Selanjutnya, beliau menamai pengajaran yang diharapkannya itu sebagai ikutan, yakni beliau menjadikan diri beliau sebagai pengikut dan pelajar. Beliau juga menggarisbawahi kegunaan pengajaran itu untuk dirinya secara pribadi, yakni untuk menjadi petunjuk baginya. Di sisi lain, beliau mengisyaratkan keluasan ilmu hamba yang shaleh itu sehingga Nabi Musa as mengharap kiranya dia mengajarkan sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadanya. Dalam konteks itu Nabi Musa as tidak menyatakan "apa yang engkau ketahui wahai hamba Allah" karena beliau sepenuhnya beliau sadar bahwa ilmu pastilah bersumber dari satu sumber, yakni dari Allah Yang Maha Mengetahui. Memang, Nabi Musa as dalam ucapannya itu tidak menyebut nama Allah sebagai sumber pengajaran karena hal tersebut telah merupakan aksioma bagi manusia beriman. Di sisi lain, di sini kita menemukan hamba yang shaleh itu juga penuh dengan tata karma. Beliau tidak langsung menolak permintaan Nabi Musa as, tetapi menyampaikan penilaiannya bahwa nabi agung itu tidak akan bersabar mengikutinya sambil menyampaikan alas an yang sungguh logis dan tidak menyinggung perasaan tentang ketidaksabaran tersebut.
C. Penjelasan
Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah sebagai rahmatan li al-'Alamin (rahmatan bagi seluruh alam) dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan demikian tentunya agama Islam sangat memperhatikan aspek akhlak di mana pun, kapan pun, dan bagaimana pun, baik itu pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan aspek lainnya. Namun, yang akan saya paparkan dalam makalah ini adalah betapa pentingnya memperhatikan etika-etika yang baik dalam aspek pendidikan.
Pendidikan secara umum adalah sebuah proses transfer ilmu dari satu pihak ke pihak lain atau dari generasi yang satu ke generasi yang lain secara bertahap yang memiliki tujuan yang absah dan bernilai. Tujuan dasar pendidikan itu sendiri adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seorang murid. Sedangkan tujuan akhirnya adalah menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bahagia di dunia dan di akhirat.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses transfer ilmu (ajaran Islam) dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu generasi ke generasi lain yang memiliki tujuan dasar yaitu perubahan tingkah laku pada diri seorang murid dan memiliki tujuan akhir, yakni menghambakan diri kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Kembali ke pokok bahasan ayat ini, penafsiran ayat di atas kurang lebihnya dapat dijelaskan, di antaranya adalah mengenai etika interaksi seorang pendidik dengan anak didiknya. Pendidik dan anak didik adalah komponen dasar dari sebuah pendidikan karena sangatlah mustahil pendidikan akan terjadi apabila salah satu dari komponen dasar tersebut tidak ada.
Pendidik dan anak didik keduanya memiliki tugas atau kewajibannya masing-masing. Seorang pendidik berkewajiban untuk mengajarkan ilmunya kepada anak didik, sedangkan anak didik berkewajiban menuntut ilmu dari seorang pendidik. Karena peran seorang pendidik sangat besar terhadap anak didiknya, maka seorang anak didik harus menghormatinya.Dari sinilah terlihat bahwa penghoramatan terhadap seorang pendidik termasuk bagian dari aspek akhlak (etika). Penghoramatan seorang anak didik terhadap seorang pendidiknya telah dicontohkan oleh Nabi Musa as terhadap al- Khidir. Di antara bentuk-bentuk penghormatan Nabi Musa as terhadap al- Khidir adalah berbicara dengan lemah lembut, tidak banyak bicara, dan menganggap al-Khidir lebih tahu daripada dirinya.
Dari gambaran kisah tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk penghoramatan seorang anak didik terhadap seorang pendidiknya yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang anak didik, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syaikh Ibrahim bin Ismail, di antaranya adalah:
1.Jangan berjalan di muka seorang pendidik
2.Jangan menduduki tempat duduk seorang pendidik
3.Jangan mendahului bicara di hadapan gurunya kecuali dengan izinnya
4.Jangan banyak bicara di hadapan guru
5. Jangan bertanya sesuatu yang membosankannya
6.Jika berkunjung pada guru harus menjaga waktu, dan jika guru belum keluar maka jangan mengetuk-ngetuk pintu, tapi bersabarlah hingga guru itu keluar
7.Selalu memohon keridhaannya
8.Menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemarahan guru
9. Melaksanakan perintah guru asal bukan perintah maksiat
10. Menghormati dan memuliakan anak-anak, famili dan kerabat gurunya
Selain itu intisari dari ayat tersebut di antaranya adalah bahwa seorang murid harus mempunyai tekad yang tinggi dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang akan dipelajarinya, mengapa demikian? Karena dengan tekad yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh maka apa yang ia cita-citakan akan tercapai seperti apa yang telah diucapkan oleh para 'Ulama, "Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil".
Seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu, dan mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya. Di sinilah peran guru sangat penting sebagai penuntun bagi anak didiknya dan sebagai teladan bagi anak didiknya karena tujuan dasar dari pendidikan, yakni perubahan tingkah laku anak didik, salah satunya adalah tergantung dari pendidiknya. Jika pendidiknya memberikan teladan yang baik maka anak didiknya akan mengikutinya, begitu juga sebaliknya jika pendidiknya memberikan teladan yang tidak baik maka anak didiknya akan mengikutinya.
Perlu dijelaskan kembali bahwa seorang pendidik tidak hanya memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya saja melainkan menuntun anak didiknya. Dalam hal ini seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga disebut sebagai "Bapak Pendidikan" Indonesia Ki Hajar Dewantara berkata dalam sebuah ungkapannya yang terkenal:
Ing Ngarso Sung Tulodo
Ing Madyo Mangun Karso
Tut Wuri Handayani
Di depan harus memberikan teladan yang baik, di tengah harus membangun semangat yang tinggi, dan di belakang harus menuntun ke arah yang baik. Begitu kiranya arti dari ungkapan Ki Hajar Dewantara tersebut untuk dapat diterapkan oleh seorang pendidik.
Begitu juga keinginan menuntut ilmu timbul bukan atas tuntutan orang lain termasuk tuntutan dari seorang guru akan tetapi timbul atas tuntutan pribadi karena hal ini akan memupuk sikap bertanggungjawab atas dirinya sendiri, hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Musa as seperti yang telah disebutkan di atas.
Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dikenai taklif yang menuntutnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan selama hidup di dunia, maka orientasi dari pendidikan itu adalah mencetak manusia yang bertanggungjawab secara individual maupun secara sosial.

Kesimpulan
Pendidikan adalah suatu proses transfer ilmu dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu generasi ke generasi lain yang mempunyai tujuan dasar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku anak didik dan tujuan akhir yaitu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam pendidikan terjadi proses interaksi antara pendidik dan anak didik. Dalam interaksi inilah tentunya ada aturan-aturan (etika-etika) sendiri dalam Islam seperti apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Etika-etika tersebut tentunya mengatur bagaimana cara interaksi yang baik antara pendidik dengan anak didik, seperti bagaimana seorang murid berbicara kepada seorang gurunya, bagaimana adab ketika belajar, dan sebagainya.
Pendidik harus memahami potensi anak didiknya agar pelajaran yang hendak diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan (maturasi) anak didiknya. Pendidik dan anak didik harus mempunyai tekad yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Selain itu, bagi anak didik keinginan untuk menuntut ilmu adalah timbul dari kenginannya sendiri agar dapat memupuk rasa tanggungjawab karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada-Nya dan dari sinilah manusia dikenai taklif yang harus ia tanggungjawabkan nanti di hadapan-Nya.

Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah Edisi Baru Vol. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2009. Cet. I.
Team Penafsir UII, Al-Qur'an dan Tafsirnya. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, tt.
Bin Ismail, Syeikh Ibrahim, Syarh Ta'lim Muta'alim. Penerjemah Drs. M. Ali Chasan Umar. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Renungan Nilai-nilai Feminisme dan Nilai-nilai Nasionalisme

Renungan Nilai-nilai Feminisme dan Nilai-nilai Nasionalisme
Oleh: Abu Masykur Hakeem
Akhir-akhir ini Indonesia diguncang kembali dengan pemberitaan atas kasus penganiayaan terhadap TKW di Malaysia hingga akhirnya meninggal dunia. Seorang TKW tersebut bernama Muntik yang berasal dari daerah di Jawa Timur. Kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi, namun sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi.
Kasus-kasus sebelumnya di antaranya adalah kasus Manohara Odelia Pinoti yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari suaminya sendiri Tengku Mohammad Fakhry, kasus Siti Hajar seorang TKW di Malaysia yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikannya, dan masih banyak lagi kasus sama yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini. Ironisnya, mengapa yang menjadi sasaran empuknya adalah orang-orang Indonesia, ada apa di balik itu semua? Bukankah segala tindakan kejahatan itu sangat ditentang, apalagi dilakukan terhadap kaum hawa yang secara fisik lemah.
Tidak hanya kasus TKI saja yang menjadikan adanya ketegangan antara bangsa kita dengan bangsa Malaysia, akan tetapi kasus pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia seperti batik, reog Ponorogo, dan lain sebagainya, dan masalah pelanggaran kedaulatan oleh tentara Malaysia yang berlayar di perairan Ambalat juga menjadi kasus yang menegangkan bangsa kita dengan bangsa Malaysia.
Andaikan mereka (bangsa Malaysia) tahu bahwa secara historis bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia adalah satu rumpun yaitu "melayu" yang seharusnya saling menghormati dan menghargai atas dasar "kesamaan" tersebut. Lantas apakah yang dilakukan oleh bangsa Malaysia itu adalah suatu tindakan pelecehan terhadap bangsa kita?
Kasus-kasus di atas menurut penulis memberikan sinyal kepada kita sebagai bangsa Indonesia untuk introspeksi diri bahwa sudahkah kita melawan berbagai bentuk penindasan terhadap kaum perempuan? Dan sudahkah kita memperjuangkan harga diri bangsa ini dari keterinjakkan bangsa lain?. Pertanyaan ini perlu diresapi dengan sedalam-dalamnya?
Pertama, pentingnya menanamkan sikap kepedulian kepada kaum perempuan (feminisme). Sikap ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah menghargai eksistensi perempuan, memberdayakan perempuan, memotivasi perempuan untuk berkarya secara inovatif, dan lain sebagainya yang mengarah kepada penghargaan terhadap kaum perempuan.
Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal, ada laki-laki dan ada perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama dan keduanya harus saling mengisi, tanpa keduanya kehidupan manusia tidak akan ada. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengintimidasi kaum perempuan adalah bentuk dari pengingkaran atas kodrat Tuhan.
Segala tindakan yang sifatnya intimidasi dari kacamata hukum positif (positive law) dan hukum Islam (Islamic Law) adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Persfektif hukum positif, setiap pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) harus ditindak secara tegas dan diproses secara hukum. Sedangkan persfektif hukum Islam, bahwa segala tindakan mendhzalimi orang lain sangat dibenci oleh Tuhan dan lebih kasar lagi bagi pelakunya harus dibalas setara dengan tindakan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Ma’idah ayat 45:
$oYö;tFx.ur öNÍköŽn=tã !$pkŽÏù ¨br& }§øÿ¨Z9$# ħøÿ¨Z9$$Î/ šú÷üyèø9$#ur Èû÷üyèø9$$Î/ y#RF{$#ur É#RF{$$Î/ cèŒW{$#ur ÈbèŒW{$$Î/ £`Åb¡9$#ur Çd`Åb¡9$$Î/ yyrãàfø9$#ur ÒÉ$|ÁÏ% 4 `yJsù šX£‰|Ás? ¾ÏmÎ/ uqßgsù ×ou‘$¤ÿŸ2 ¼ã&©! 4 `tBur óO©9 Nà6øts† !$yJÎ/ tAt“Rr& ª!$# y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd tbqßJÎ=»©à9$# ÇÍÎÈ
Artinya: “Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS al-Ma’idah: 45)

Dan yang kedua, pentingnya menanamkan sikap kepedulian terhadap tanah air (nasionalisme). Sedangkan nilai-nilai nasionalisme dapat diwujudkan dengan sikap mencintai tanah air, mematuhi UU yang berlaku di Indonesia, menghormati dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yakni mempertahankan tanah air ini, dan lain sebagainya.
Masing-masing negara mempunyai yurisdiksi hukum (kedaulatan hukum) yang harus dihormati oleh semua negara yang ada di dunia ini. Indonesia mempunyai yurisdiksi hukum dan Malaysia pun mempunyai yurisdiksi hukum, jadi kedua-duanya harus saling menghargai meski keduanya memiliki hukum yang berbeda.
Kita tahu bahwa setiap bangsa harus mempertahankan integritasnya masing-masing. Namun, permasalahannya adalah yang seperti apakah bentuk mempertahankan integritas bangsa itu? Tentunya, bentuk mempertahankan integritas bangsa itu adalah menghargai bangsanya sendiri dan menghargai bangsa lain, tidak melakukan perampasan wilayah bangsa lain, dan tidak melakukan klaim atas kepemilikan bangsa lain.
Perlu penulis sampaikan kembali bahwa penulis tidak bermaksud mem-black list Malaysia secara general, akan tetapi begitulah kenyataannya yang di alami bangsa Indonesia. Masalah Ambalat menjadi masalah yang serius karena bagaimana pun juga apabila masalah tersebut tidak secepatnya ditanggapi maka sedikit demi sedikit Malaysia akan terus melakukan intervensi terhadap bangsa Indonesia. Dari sinilah yang perlu kita camkan adalah betapa pentingnya menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air.
Dari tinjauan hukum positif (positive law), sebuah bangsa memiliki hak untuk merdeka (independen). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan mengintervensi terhadap bangsa lain adalah bentuk dari pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan apabila hal itu dilakukan maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku secara regional maupun internasional. Sedangkan dari tinjauan Islam bahwa apabila sebuah bangsa mendapat intervensi dari bangsa lain, maka seluruh warga negaranya wajib membelanya selama pembelaannya itu dalam jalur kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan karena negara adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagaimana qaul ulama:

حب الوطن من الايمان
Artinya: “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”

Kesimpulannya adalah dari berbagai peristiwa dan kasus yang telah dialami oleh bangsa Indonesia memiliki hikmah yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita aplikasikan. Di antara hikmahnya adalah betapa pentingnya nilai-nilai feminisme dan nilai-nilai nasionalisme itu ditanamkan pada bangsa Indonesia dan sekaligus diperaktekkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Nilai-nilai feminisme yaitu berkaitan dengan penghargaan atas eksistensi kaum perempuan karena perempuan adalah pondasinya negara dan nilai-nilai nasionalisme berkaitan dengan pembelaan terhadap tanah air Indonesia sebagai manifestasi cinta tanah air. Berarti menegakkan nilai-nilai feminisme sama artinya menegakkan nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai tersebut (feminisme dan nasionalisme) memiliki substansi yang sangat tinggi yaitu mengimani takdir Tuhan dan menjalankan amanah Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kedua nilai tersebut ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insyaallah apabila kedua nilai tersebut dapat terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan tercapailah kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Wa Allaahu ‘Alam bis Shawaab.